Pemerintah Turki, Kamis (4/7/2013), mengatakan
intervensi militer Mesir yang menyebabkan tergulingnya Muhammad Mursi
dari jabatannya tidak merefleksikan keinginan rakyat dan menyerukan agar
Mesir kembali ke demokrasi.
“Pergantian kekuasaan di Mesir bukan
merupakan keinginan rakyat. Pergantian kekuasaan di Mesir tidak sesuai
dengan demokrasi dan undang-undang,” kata Wakil PM Turki, Bekir Bozdag
di Ankara.
“Di semua negara demokratis, satu-satunya jalan menuju kekuasaan adalah lewat pemilihan umum,” tambah Bozdag.
Bozdag menambahkan, bagi yang mempercayai demokrasi seharusnya menentang perubahan kekuasaan yang terjadi di Mesir.
“Situasi yang tak bisa diterima masyarakat yang demokratis telah muncul di Mesir,” ujar Bozdag.
“Kami berharap Mesir kembali ke demokrasi sehingga keinginan rakyat bisa kembali ditegakkan,” Bozdag menegaskan.
Sementara
itu, Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davotoglu di Istanbul menyatakan
disingkirkannya seorang pemimpin yang terpilih secara demokratis melalui
cara yang ilegal, sangat tidak bisa diterima.
“Intervensi (militer) ini seharusnya tidak menutupi hasil yang diperoleh rakyat Mesir dari revolusi 25 Januari,” ujar Davutoglu.
Davutoglu juga menyerukan agar Mesir segera membebaskan para pemimpin politik yang kini ditahan.
Aparat
keamanan Mesir sudah mulai menangkapi tokoh-tokoh utama Ikhwanul
Muslimin, dan media pemerintah Mesir menyebut 300 surat perintah
penangkapan sudah diterbitkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar