Ziyad Bahauddin, wakil perdana menteri sekaligus Menteri Kerja Sama
Internasional, menyatakan bahwa pemerintah dan Ikhwanul Muslimin harus
berusaha melakukan rekonsiliasi. Karena hanya proses politik yang
menyeluruh yang akan bisa mewujudkan stabilitas di Mesir. Bukan operasi
keamanan. Hal itu disampaikannya pada konferensi pers Selasa
(29/10/2013) kemarin.
Seperti diketahui, penguasa kudeta telah membunuh ribuan anggota
Ikhwanul Muslimin. Selain itu, ada puluhan ribu lainnya dipenjara,
terutama para pemimpinnya. Puluhan ribu orang itu menunggu proses
persidangan dalam kondisi penjara yang sangat tidak manusiawi. Senin
mendatang, akan digelar persidangan pertama terhadap Presiden Mursi.
Menurut Ziyad, operasi keamanan memang penting, tapi tidak bisa
secara sendirian menciptakan stabilitas di Mesir. Harus ada
langkah-langkah dalam kerangka politik. Namun kerangka politik itu
hendaknya menyeluruh, tidak memarjinalkan kelompok-kelompok tertentu.
Menurutnya, langkah pertama yang harus diambil adalah penghapusan
Undang-undang Darurat yang membolehkan pihak keamanan menangkap siapa
saja tanpa ada tuduhan. Harus ada kebabasan berpolitik bagi semua
elemen, penghormatan HAM, dan hak untuk berkumpul secara bebas.
Sumber: http://www.dakwatuna.com/2013/10/30/41331/wakil-perdana-menteri-kudeta-ajak-rekonsiliasi-dengan-ikhwanul-muslimin/#ixzz2kfukPLGF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar